MASIGNASUKAv101
513548225817861431

Kasus Munir akan Kedaluwarsa, Begini Desakan Para Aktivis

Kasus Munir akan Kedaluwarsa, Begini Desakan Para Aktivis
Add Comments
12/09/21


   7 September 2004, adalah tanggal yang tidak akan dilupakan oleh bangsa Indonesia, terutama bagi para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab tanggal tersebut tercatat dalam sejarah sebagai hari pembunuhan Munir Said Thalib, seorang akitivis HAM (Hak Asasi Manusia) yang gencar memperjuangkan keadilan dan membela kaum tertindas. 

Munir meninggal di pesawat karena diracun ketika sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda untuk memulai studi S2-nya. Pada 20 Desember 2005, hakim menjatuhkan vonis 14 tahun hukuman penjara kepada tersangka bernama Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot Garuda Indonesia saat itu yang dinyatakan bersalah di pengadilan karena menaruh racun senyawa arsenik ke makanan Munir.

Selain itu, hakim juga menjatuhkan vonis 1 tahun kepada Indra Setiawan selaku Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, karena dianggap menempatkan Pollycaprus di penerbangan tersebut. Ternyata, Pollycaprus waktu itu sedang dalam masa cuti, namun Indra Setiawan tetap memberikan surat tugas kepadanya.

Menuju Daluwarsa
Tapi tetap saja, sampai sekarang, aktor intelektual di balik pembunuhan Munir belum terungkap. Tercatat sudah 17 tahun kasus Munir seakan dibiarkan tenggelam. Ditambah, kasus Munir selama ini ditetapkan sebagai tindak pidana biasa. Pasalnya, dalam hukum pidana dikenal dengan istilah daluwarsa.

Daluwarsa adalah masa berlaku tuntutan perkara dengan pidana ancaman seumur hidup atau hukum mati, yaitu 18 tahun, berdasarkan pasal 78 ayat 1 KUHP. Artinya, apabila sudah lewat masa 18 tahun, maka suatu perkara tidak dapat dituntut karena sudah kedaluwarsa. Jadi, batas terakhir upaya pengungkapan aktor utama pembunuhan Munir akan habis pada 2022. Di sisi lain pula perkara ini termasuk ke dalam pembunuhan berencana.

Pelanggaran HAM Berat
Hal tersebutlah yang selama ini dikhawatirkan oleh para aktivis. Karena itu, mereka mendesak Komnas HAM agar kasus Munir harus dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Sesuai dengan Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000 bahwa Komnas HAM memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan apakah suatu kasus dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM Berat atau tidak. 

Upaya ini dilakukan karena penetapan pelanggaran HAM berat tidak memiliki masa kedaluwarsa. Dan juga, pembunuhan Munir dianggap memenuhi kriteria dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 yaitu bagian dari serangan yang meluas dan sistematik.

KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, dan organisasi lainnya menyatakan kasus Munir memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat. Bahkan, pada 2020 lalu, Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) menyerahkan legal opinion kepada Komnas HAM sekaligus mengusulkan agar tanggal pembunuhan Munir ditetapkan sebagai "Hari Pembela HAM".

Dilansir dari laman Komnas HAM (6/9/2021), pengajuan kasus Munir ditetapkan sebagai pelanggaran HAM Berat sampai saat ini masih dikaji lebih dalam oleh Komnas HAM. Sedangkan dalam konferensi pers virtual (7/9/2021) untuk memperingati 17 tahun kematian Munir, Arif Maulana dari LBH Jakarta mendesak pemerintah untuk menuntaskan sekaligus melihat kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

"Ini adalah konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan BIN (Badan Intelijen Negara) dan PT Garuda Indonesia," kata Arif. Selaras dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), Bivitri Susanti, ia menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada keseriusan dari pemerintah untuk menuntaskan kasus tersebut. 

Menurutnya aktor intelektual pembunuh Munir masih ada dalam lingkaran kekuasaan. Ia menambahkan, selama aktor tersebut masih berada dalam lingkaran kekuasaan, maka kasus itu tidak akan pernah selesai.

Hamid Auni

Mahasiswa hukum yang hidup berkelana di tanah perantauan. Tertarik dengan bidang ilmu filsafat, psikologi, sejarah, dan bidang apa saja, kecuali matematika.

Rules Comment :

1. Dilarang Spam
2. Berkomentarlah yang baik
3. Dilarang menggunakan kata komentar dengan kata kasar atau sebagainya
4. Harap untuk tidak menyebarkan link yang membuat spam, rusuh. unsur porno, sara, dan sebangsanya
5. Komentar harus sesuai dengan isi artikel

*Jika ingin bertanya di luar topik, silahkan klik menu Off Topic