MASIGNASUKAv101
513548225817861431

Sengketa Lahan Sirkuit Mandalika Sampai Tuai Kritik dari PBB

Sengketa Lahan Sirkuit Mandalika Sampai Tuai Kritik dari PBB
Add Comments
17/04/21


   Indonesia sangat berambisi untuk turut serta 'menumbang' sirkuit di Motor Grand Pix 2022. Hal ini dibuktikan dengan dikebutnya pembangunan mega-proyek Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lombok dipilih salah satunya karena kemewahan alam yang ditawarkan. Dengan tersedianya sirkuit Mandala untuk ajang balap MotoGP, pemerintah mengharapkan akan mampu mendongkrak pemasukan ekonomi.

Namun, proyek tersebut mendapatkan kritik dari pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Olivier de Schutter selaku pemimpin Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrem dan Hak Asasi Manusia (HAM) bersama 10 anggota lainnya menduga bahwa proyek Mandala dibangun di atas lahan sengketa. 

"Petani dan nelayan terusir dari tanah yang mereka tinggali. Rumah, ladang, sumber air, peninggalan budaya, serta situs religi mereka mengalami perusakan karena pemerintah Indonesia dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menjadikan Mandalika sebagai Bali baru," ujar Schutter dalam siaran pers 31 Maret 2021, dilansir dari UN News.
Photo by Unsplash/Atilla Taskiran
Sirkuit Mandalika rencananya akan dijadikan kompleks pariwisita terintegrasi. Tidak hanya sirkuit balap morot Grand Prix, tapi juga taman, hotel, resort mewah, lapangan golf, dan fasilitas lainnya. Menurut para pakar PBB, intimidasi dan perampasan tanah penduduk setempat secara paksa juga tak luput dari sasaran.

"Sumber yang dapat dipercaya mengungkapkan bahwa penduduk setempat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi, serta diusir secara paksa dari tanah mereka tanpa kompensasi. Terlepas dari temuan ini, ITDC belum berupaya untuk membayar kompensasi, " kata para ahli.

Proyek ini bernilai USD 3 miliar, sebagian mendapatkan suntikan investasi lebih dari USD 1 miliar dari investor swasta. Di antaranya, VINCI Construction Grands Projects, Club Med, Accor, Dorna Sports, dan EBD Paragon. VINCI CG adalah investor dengan nilai paling besar yang bertanggung jawab atas semua penyediaan fasilitas di Mandala.

PBB menilai kurangnya uji kelayakan untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan menjelaskan bagaimana mereka mengatasi dampak HAM yang merugikan, seperti yang dinyatakan dalam UN Guiding Principles on business and human rights.

Akhirnya, semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di Mandalika tak luput dari sasaran kritik tajam dari PBB, terutama pemerintah RI. "Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa ITDC menghormati HAM dan aturan hukum, serta AIIB dan bisnis swasta untuk tidak mendanai atau terlibat dalam proyek dan kegiatan yang berkontribusi pada pelangggaran HAM," tegas para pakar.
Photo by Dorna
Bantahan dari pihak pengelola
Namun, dari pihak AIIB sendiri membantah bahwa proyek tersebut bermasalah. Mereka mengaku telah 
mematuhi pedoman lingkungan dan sosial dan responsif terhadap keluhan terkait proyek. Mereka juga merekrut konsultan independen untuk membuktikan pernyataan dari para pengkritik.

Konsultan yang diwakili oleh Luky menyebut pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan ITDC, masayarakat terdampak, kontraktor, pemerintah daerah, sampai kepala desa. "Sebetulnya enggak ada bukti yang kemudian sesuai apa yang dituduhkan. Jadi, itu laporan yang mereka sampaikan, enggak ada bukti. Jadi apakah karena ada paksaan kekerasan atau penggunaan secara langsung, kekuatan dan intimidasi, sama sekali tidak ada," kata Luky (7/4), dikutip dari laman bisnis.

Di lain kesempatan, Luky juga menegaskan bahwa pembebasan lahan tidak dilakukan dengan cara intimidasi dan sejenisnya. "Laporan akhir tidak menemukan bukti dugaan pemaksaan, penggunaan kekerasan langsung, dan terkait dengan pembebasan tanah dan pemukiman kembali," ujarnya (1/4), seperti dilansi dari voaindonesia.

Photo by AFP/Arsyad Ali
Sebetulnya, tidak hanya dari PBB saja yang mengkritik proyek di Mandalika, tetapi juga datang dari aktivis HAM lokal. Seperti dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) misalnya. Mereka menganggap bahwa masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang proyek-proyek yang tidak menguntungkan mereka.

"Pemerintah ingin menarik investor di industri, pertambangan dan pariwisata untuk menghidupkan kembali ekonomi. Namun, ini adalah solusi palsu yang merugikan masyarakat adat, dan juga memiliki dampak lingkungan yang besar," kata Rukka Sombolinggi (2/4), selaku sekretaris jenderal AMAN, dikutip dari Reuters.

Hamid A.

Mahasiswa hukum yang hidup berkelana di tanah perantauan. Tertarik dengan bidang ilmu filsafat, psikologi, sejarah, dan bidang apa saja, kecuali matematika.

Rules Comment :

1. Dilarang Spam
2. Berkomentarlah yang baik
3. Dilarang menggunakan kata komentar dengan kata kasar atau sebagainya
4. Harap untuk tidak menyebarkan link yang membuat spam, rusuh. unsur porno, sara, dan sebangsanya
5. Komentar harus sesuai dengan isi artikel

*Jika ingin bertanya di luar topik, silahkan klik menu Off Topic