MASIGNASUKAv101
513548225817861431

Syafruddin Prawiranegara: Pakar Ekonomi Sekaligus Sang Penyelamat Republik

Syafruddin Prawiranegara: Pakar Ekonomi Sekaligus Sang Penyelamat Republik
Add Comments
28/02/20


   Pada tanggal 17 Agustus 1945, Sukarno sebagai perwakilan bangsa Indonesia membacakan naskah proklamasi yang menyatakan bahwa Indonesia melepas diri dari cengkraman hegemoni penjajahan bangsa asing; menyatakan dengan tegas berdirinya negara Indonesia. Namun, Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama bertahun-tahun lamanya tentu tidak ingin melepas begitu saja tanah jajahannya itu.

Belanda tidak mengakui kedaulatan negara Indonesia lewat peristiwa proklamasi tersebut, mereka malah berniat ingin menguasai Indonesia kembali sepeninggal Jepang setelah kalah di Perang Dunia ke-2. Benar saja, puncaknya pada 19 Desember 1948 Belanda bersama dengan pasukan sekutu melancarkan aksi "Agresi Militer II" dengan menggempur ibu kota Indonesia saat itu, Yogyakarta.

Akibatnya, tidak hanya Yogyakarta saja yang berhasil direbut oleh Belanda, tetapi juga berdampak pada penangkapan Sukarno, Hatta, Sutan Syahrir, dan sejumlah petinggi pemerintah lainnya yang kemudian diasingkan ke Pulau Bangka. Negara Indonesia yang baru saja lahir sudah diterpa berbagai macam cobaan.

Menjadi 'Presiden' Kedua RI
Melihat situasi tersebut, para tokoh nasional lainnya memikirkan cara bagaimana roda pemerintahan tetap berjalan melanjutkan perjuangan demi keberlangsungan nasib bangsa. Pemerintahan Indonesia akhirnya dapat dilanjutkan lewat pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang didirikan pada 22 Desember 1948 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Selain menyelamatkan Republik, PDRI didirikan dengan tujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan akan tetap terus ada

Adalah seorang Syafruddin Prawiranegara yang namanya tercatat dalam sejarah - dianggap sebagai "Sang Penyelamat Republik". Ia dipilih secara aklamasi sebagai pemimpin tertinggi PDRI dan melanjutkan roda pemerintahan selama 22 Desember 1948-13 Juli 1949. Pria keturunan bangsawan yang lahir di Serang, Banten pada 28 Februari 1911 ini bersama para tokoh lainnya memang berinisiatif membentuk PDRI setelah mendengar kabar Yogyakarta telah jatuh ke tangan Belanda.
Mandat Pembentukan PDRI
Perlu diketahui bahwa, di waktu yang lain pada 19 Desember 1948, Sukarno mengadakan rapat bersama para pejabat lainnya di Istana sebelum ditangkap oleh Belanda. Salah satu hasilnya, Sukarno mengirimkan mandat lewat telegram kepada Syafruddin untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera Barat apabila pemimpin Republik di Yogyakarta gagal menjalankan perannya.

Namun, "surat kawat" itu tak pernah sampai ke Syafruddin dikarenakan Belanda sudah terlanjur memusnahkan kantor telekomunikasi. Meskipun begitu, ide dan keputusan mengenai pembentukan pemerintahan darurat telah direncanakan oleh Syafruddin bersama para petinggi lainnya, dan hal ini  pula dinilai sejalan dengan pemikiran para pemimpin di pusat sana.

Kedaulatan PDRI
Mestika Zed (1997) dalam buku Somewhere in the Jungle; Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan mengakui bahwa keputusan yang dilakukan oelh Syafruddin dan para pemimpin di Bukittinggi untuk membentuk PDRI merupakan suatu tindakan yang luar biasa demi menyelamatkan umur Republik yang sedang kritis. Bahkan dari sudut hukum internasional sekalipun tetap diakui sah, tidak ada alasan yang memberatkan.

Sebab dari sudut hukum internasional suatu negara tidak kehilangan kedaulatannya bila semua atau sebagian wilayahnya diduduki oleh kekuatan penjajah, selama perjuangannya terus berlanjut tidak turut dilenyapkan. Belanda pun sebenarnya pernah mengalami nasib yang sama saat mereka dijajah oleh Nazi Jerman. Dengan gigih, Belanda menuntut bahwa kedaulatan negerinya masih tetap sah secara hukum, meskipun dalam status exile government di London (hlm. 98).

Syafruddin Bergerilya
Belanda kaget bukan kepalang ketika mengetahui kabar pembentukan PDRI, karena saat itu mereka merasa sukses karena telah merebut Yogyakarta, menguasai kota-kota besar, dan menangkap para pemimpin pemerintah. Dan, di saat yang bersamaan pula mereka menyebarkan berita propaganda bahwa Republik telah binasa.

PDRI akhirnya menjadi target utama buruan Belanda. Para pemimpin kabinet PDRI beserta sejumlah tentara lainnya terpaksa harus keluar masuk hutan bergerilya melawan pasukan penjajah. Dengan mengandalkan stasiun radio seadanya, Syafruddin dapat melakukan kontak dengan teman-teman seperjuangannya di lain tempat.

Sehari setelah berdirinya Kabinet PDRI, Syafruddin sudah mengumumkan susunan Kabinet PDRI melalui stasiun radio dan memberikan instruksi-instruksi seperlunya kepada semua jajaran angkatan perang RI. Namun, hubungan radio dan telegram di dalam negeri, khusunya antara Sumatra dan Jawa atau sebaliknya baru bisa terhubung sebulan kemudian (Zed, 1997:190-191).

Peran sentral
Syafruddin Prawiranegara beserta pimpinan PDRI menjalankan tugasnya sebagai pemerintah pusat dengan baik. Peran sentral yang dilakukan para tokoh PDRI tidak hanya sebatas mengatur strategi perjuangan, melainkan juga memberikan kursus pelatihan ke masyarakat sekitar tentang ekonomi, kesehatan, dan lainnya.

Di bidang kesehatan, tokoh PDRI yang memberikan kursus kesehatan kepada masyarakat yaitu dr. Sambiyono. Beberapa orang anggota kursus disulap menjadi petugas kesehatan yang juga ikut bergerilya ke kampung-kampung. Lalu contoh lain yaitu kegiatan kursus yang cukup dekat hubungannya dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, yaitu koperasi. Kursus ini berada di bawah koordinasi Roesli Rahim yang kaya akan pengalaman (Zed, 1997: 130-132).

Selama kurun waktu 207 hari, Syafruddin menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pemimpin pemerintah pusat. Tanggal 17 Juli 1949, Syafruddin menyerahkan kepemimpinan kepada Sukarno. Perjuangan berat yang dialami Syafruddin sukses mengantarkan Indonesia mendapatkan dukungan internasional. Mulai dari Resolusi DK PBB pada 29 Januari 1949 yang meminta Belanda untuk menghentikan aksinya, hingga puncaknya pada digelarnya Konferensi Meja Bundar (KMB) yang membuat Belanda akhirnya resmi mengakui kedaultan RI secara penuh pada 27 Desember 1949.

Rombongan PDRI tiba di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta | Doc. photo by historia.id
Presiden yang terlupakan
Syafruddin bisa dibilang merupakan presiden kedua Republik Indonesia yang melanjutkan estafet kepemimpinan Sukarno berdasarkan. Namun, karena telegram yang berisi mandat dari Sukarno dan Hatta tidak pernah sampai ke Syafruddin, maka Syafruddin memakai gelar "Ketua" PDRI bukan Presiden. Selain itu juga karena didorong rasa keprihatinan dan kerendahan hatinya.

Hal tersebut berdasarkan pernyataan Syafruddin ke Harian Pelita pada 6 Desember 1978. Padahal sudah jelas memang jabatan yang ia pegang adalah setingkat Presiden dengan segala kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945. Namun, Syafruddin tidak dianggap sebagai Presiden Kedua di berbagai buku sejarah, nama Soeharto lah yang tertulis sebagai Presiden setelah Sukarno.

Menjadi Menteri Keuangan
Singkatnya, setelah Syafruddin menyerahkan jabatan pimpinan pusat kepada Sukarno, ia sempat diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri. Namun tidak berlangsung lama, ia kemudian dialihkan menjadi Menteri Keuangan tahun 1949-1950 di Kabinet Hatta. Permasalahan berat harus segera diselesaikan Syafruddin karena Indonesia pada tahun 1950 Indonesia mengalami krisis ekonomi.

Penyebabnya ialah dampak dari kesepakatan hasil KMB yang mengharuskan Indonesia membayar utang pemerintah Hindia Belanda sebanyak 1,13 miliar dolar AS, membiayai 17 ribu karyawan eks Belanda selama 2 tahun, dan menampung 26 ribu mantan tentara KNIL. Belum lagi sarana produksi Indonesia yang rusak berat karena perang.

Saat itu mata uang Indonesia ada 3 jenis yang beredar, yaitu mata uang peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang dicetak oleh De Javasche Bank, mata "uang merah" NICA (Belanda) pasca perang kemerdekaan, dan Oeang Republik Indonesia (ORI).

Ketiga jenis mata uang tersebuh berlaku dan beredar dalam skala yang besar. Peredaran uang yang yang tidak sebanding dengan ketersediaan barang akan mengakibatkan harga barang menjadi semakin mahal, di tengah krisis itu pula banyak para pedagang yang menimbun barang hingga menyebabkan inflasi yang tinggi.

Syafruddin harus membuat terobosan yang luar biasa untuk dapat meredam krisis ekonomi yang sedang dialami masyarakat. Keputusan fenomenal yang dibuatnya sampai dikritik oleh banyak orang ialah dikenal dengan "Gunting Syafruddin" yang dibuat Syafruddin pada 10 Maret 1950 dan mulai berlaku jam 20:00. Penerapan kebijakan tersebut secara harfiah memang benar-benar dipotong menggunakan gunting, yaitu pada mata uang De Javasche Bank dan NICA pecahan 5 gulden ke atas.

Kedua uang tersebut dipotong menjadi dua bagian, potongan kiri tetap dapat dibelanjakan dengan nilai setengah jumlah semula, sementara potongan kanan digunakan sebagai alat obligasi yang juga bernilai setengah dari jumlah semula, dan akan dibayar 30 tahun kemudian dengan bunga sebesar 3% setahun. Kebijakan kontroversial ini dimaksudkan untuk mengurangi peredaran uang yang besar jumlahnya saat itu, dan menjadikan ORI sebagai alat tukar satu-satunya di Indonesia.

Gebrakan masyhur lainnya yang dilakukan Syafruddin ialah dengan membuat "Sertifikat Devisa" yang bertujuan untuk mendorong ekspor dan menekan ekspor. Syafruddin juga tercatat pernah menjadi Presiden De Javasche Bank (1951-1953) terakhir yang kelak menjadi Bank Sentral Indonesia; ia pula yang menjabat sebagai pimpinan pertama selama kurun waktu 1953-1958.

Edi Sudarjat (2017) dalam buku Sjafruddin Prawiranegara: Biografi Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia, jauh sebelum itu, Syafruddin mengawali pemikiran ekominya pada tahun 1945 dengan melontarkan gagasan agar Indonesia membentuk uang sendiri untuk menghentikan uang Jepang dan uang Hindia Belanda yang saat itu masih beredar luas di masyarakat. Dengan mencetak uang sendiri, hal ini menunjukkan bahwa RI telah benar-benar merdeka dan berdaulat (hlm. 30). Sebulan setelah usul Syafruddin baru disetujui oleh Hatta yaitu pada Oktober 1945, dan rencana pencetakan uang Indonesia harus dibahas secara intensif di Kementerian Keuangan (hlm.32).

Hamid A.

Mahasiswa hukum yang hidup berkelana di tanah perantauan. Tertarik dengan bidang ilmu filsafat, psikologi, sejarah, dan bidang apa saja, kecuali matematika.

Rules Comment :

1. Dilarang Spam
2. Berkomentarlah yang baik
3. Dilarang menggunakan kata komentar dengan kata kasar atau sebagainya
4. Harap untuk tidak menyebarkan link yang membuat spam, rusuh. unsur porno, sara, dan sebangsanya
5. Komentar harus sesuai dengan isi artikel

*Jika ingin bertanya di luar topik, silahkan klik menu Off Topic